bisnis indonesia masa kini

Menhub Ignasius Jonan menyerahkan pengaturan ojek online kepada Korlantas.

Read More : Menhub Jonan Tak Pernah Tahu Motor Jadi Angkutan Publik.

PT Angkasa Pura I berkomitmen membangun pelayanan publik yang dapat memenuhi keinginan masyarakat.

Read More : AP I Sediakan Fasilitas Kereta di 4 Bandara.

Operator taksi juga ingin layanan ojek online dan kendaraan online sejenis lainnya diatur.

Read More : Langkah Operator Taksi Hadapi Layanan Kendaraan Online.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemui Chief Executiver Officer (CEO) Go-Jek Nadiem Makarim di Kantor KPPU, Jakarta Pusat sore ini.

Read More : Ini Hasil Pertemuan KPPU dengan Bos Go-Jek.

Memakai pakaian yang indah akan membuat hari Natal lebih berkesan dan berbeda dengan hari lainnya.

Read More : Lengkapi Natal dengan Koleksi "Fashion" Terbaru MatahariMall.com.

INILAHCOM, Jakarta - Komisi VII DPR sepakat untuk membentuk panita khusus (pansus) ‎PT Freeport Indonesia (Freeport). Upaya membongkar patgulipat dalam perpanjangan kontrak Freeport.

"Kami setuju ada pansus angket. Ini agar dibuka selebar-lebarnya, soal perpanjangan kontrak Freeport Indonesia," tutur Anggota Komisi VII DPR Iskan Q Lubis di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Menurut Iskan, Komisi VII DPR menilai masih banyak informasi yang buram dan belum terungkap ke publik terkait perpanjangan kontrak Freport. Karena itu, dibutuhkan wadah di parlemen untuk mengungkap skandal perpanjangan kontrak Freeport.

Iskan bilang, bila Pansus terbentuk, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjadi pejabat yang perlu dimintai keterangan di awal. Pasalnya, Menteri Sudirman adalah penanggung jawab atas regulasi sekaligus pengawas bisnis tambang Freeport selama ini.

Dalam Pansus nanti, keterbukaan Sudirman soal janji tertulis perpanjangan operasi Freeport Indonesia yang disampaikan ke bos Freeport McMoran Inc James R Moffet, harus bisa diungkap. Dalam pernyataan Sudirman, surat itu telah ‎mendapat rekomendasi dan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu nanti kami akan tanyakan soal jawaban Menteri ESDM ke Moffet. Katanya kan sudah disetujui Presiden, dan dibacakan langsung ke Jokowi. Kalau enggak benar kan itu namanya juga nyatut," tutur Iskan.

Sekadar informasi, Sudirman melayangkan surat kepada bos besar McMoran pada tanggal 7 Oktober 2015. Surat itu merupakan balasan dari pernyataan tulis yang disampaikan Moffet di tanggal serupa. Banyak yang mempertanyakan soal jangka waktu Sudirman membalas surat itu.‎‎ [ipe]

 

Read More : Ungkap Surat Sudirman, Bentuk Pansus Freeportgate.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Visa memberikan dukungannya terhadap gerakan mengembangkan ekonomi Indonesia dengan membawa usaha mikro ke bisnis online. Gerakan tersebut diinisiasi oleh Nurbaya Initiative. Gerakan tersebut memberikan akses kepada...

Read More : Visa Dukung Gerakan Usaha Mikro Rambah Bisnis Online.